Egoisme Elit Partai

Hasil rapat pimpinan nasional partai-partai besar kok hamper seragam ya? Menyerahkan mandat kepada pimpinan partai untuk menentukan arah koalisi kepada ketua partai. Mahal amat ya ongkos yang dibayarkan untuk sebuah keputusan seperti ini, seluruh DPD (ada yang tingkat I atau II) dari seluruh Indonesia dikumpulkan untuk membuat keputusan seperti itu.

Baiklah kalau mau dikatakan bahwa uang bukan masalah bagi partai-partai itu, tapi masa sih para pimpinan partai dari daerah yang cukup perlente itu berkumpul hanya untuk membuat keputusan “sekecap” (sepele). Mengapa para pimpinan dari daerah itu sama sekali tidak memberikan rambu-rambu ke arah mana koalisi akan dibuat. Misalnya dengan memberikan syarat-syarat minimal kualifikasi partai yang akan diajak untuk berkoalisi yang didasarkan dari aspirasi masyarakat pemilihnya . Sehingga bukan didasarkan pada pemikiran subyektif ‘Pimpinan’ yang diberi mandate. Siapa yang bisa menjamin bahwa kepentingan masyarakat pemilih yang telah menyumbangkan contrenganya ini benar-benar terakomodasi.

Sejauh pemahaman saya dari informasi yang berserak di media masa, baik TV maupun surat kabar, sepertinya partai-partai setelah Pemilu sudah pada lupa akan janji-janji yang baru saja diucapkan saat kampanye. Mereka melakukan koalisi bukan di dasarkan pada Visi dan Misi partai, yang membuat mereka di contreng, tapi lebih karena kepentingan partai/golongan elit itu sendiri.

Lebih berdasarkan pada jabatan apa yang akan ditawarkan kepada kander partainya. Bahkan konon kabarnya ada yang “ngambek” tidak jadi melakukan koalisi karena tidak ada jaminan kepada sang kader untuk menjadi cawapres. Kemudian berpindah merapat kepada partai yang secara VIsi & Misi berbeda, yang ditandai dengan kecaman partai “yang dilamar “ tersebut terhadap program pemerintah yang didukung partai “pelamar”. Perubahan itu dalam hitungan Jam.

Rasanya sulit untuk tidak mencurigai bahwa kepentingan elit partai (egoisme) lebih menonjol daripada kepentingan masyarakat pemilih. Memang sih, di media TV mereka mebungkusnya dengan rasionalisasi (biar kelihatan logis) dalam tata bahasa yang runut sehingga terkesan canggih dan hebat. Kaburlah makna yang sebenarnya. Para elit partai akan berseru bahwa itu semua kemauan rakyat, jika terpojok oleh pertanyaan reporter TV.

Bukankah seharusnya tidak secepat itu (terburu-buru) untuk sebuah keputusan yang strategis bagi kepentingan rakyat. Apa yang menjadi suara rakyat yang diwakilinya seharusnya menajadi acuan untuk menentukan arah langkah partai ke depan, termasuk koalisi. Apa iya ga malu kalau terus berubah-ubah seolah tidak punya jati diri, biarpun memiliki slogan” lebih cepat lebih baik” bukankah tidak selalu yang lebih cepat yang lebih baik. Ibarat sebuah pertandingan F1 untuk menang tidak harus dalam seluruh rangkain pertandingan ngebut, ada berhentinya di pit stop, ada ngeremnya, ada pelan-pelanya, agar tidak keluar jalur dan sebagai strategi untuk menang.

Namun bukan berarti juga yang pelan dan tenang-tenang saja itu lebih baik, harus ada timing yang tepat kapan harus cepat dan kapan harus melambat. Sehingga hendaknya arah koalisi partai (manapun) berdasarkan pada kesamaan visi dan misi dan bukan berdasarkan jabatan/posisi yang ditawarkan. Elit partai di daerah juga hendaknya lebih kreati dan proatif lagi untuk berfikir, sehingga tidak terkesan bahwa pekerjaan mereka hanya saat pemilu saja tetapi lebih ‘long term’ (jangka panjang).