Semua Demi Rakyat

Sudah lama saya rasanya ingin sekali membuat tulisan bekait dengan perilaku para kandidat presiden dan wakil presiden (Capres dan Cawapres), namun sungguh daya kreasi saya benar-benar mandek menghadapi cepatnya perubahan-perubahan dan maneuver yang terjadi. Sehingga ide yang saya tangkap dari media TV dan cetak tidak sempat mengendap untuk menghasilkan tulisan. Dalam hal ini saya berupayakan seobjektif mungkin, namun kalau tetap ada mengatakan terlalu subjektif, mau buat apalagi ya itulah mungkin keterbatasan saya.

Pergerakan para capres dan cawpres bagaikan gerakan bola dalam permainan pin-ball, bergerak liar dan dengan kecepatan yang tinggi namun arahnya benar-benar tidak dapat diduga. Apakah itu memang realitas yang seharusnya terjadi? Sungguh dengan atas nama perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia, menurut Saya semuanya sah-sah saja terjadi asalkan masih dalam koridor Undang-Undang dan hukum yang berlaku.

Jika kita cermati dari 3 pasang capres dan cawapres yang telah mendaftar di KPU hari sabtu, 16 Mei 2009, semuanya bertujuan untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat. Syah-syah juga mereka mengatakan demikian karena dalam pemiliu Presiden dan Wakil Presiden nanti yang ingin diraih adalah madat dari rakyat.

Semua akan mengatas namakan membela kepentingan wong cilik, walaupun dalam hal ini yang cukup keras menyuarakan adalah kubu Mega – Prabowo dan diikuti oleh pasangan JK – Wiranto. Sedangkan pasangan SBY – Boediono walaupun tidak dengan artikulasi sekuat pasangan yang lain menyatakan bahwa mereka akan mengutamakan kepentingan nasional (rakyat) diatas segalanya. Terutama ketika pasangan ini diserang oleh dua pasangan Capres & Cawapres yang lainya sebagai penganut faham ekonomi neo-liberal.

Dengan tingkat kemakmuran rata-rata rakyat Indonesia yang masih berada pada level ‘wong cilik’, maka level inilah yang merupakan sasaran empuk bagi kampanye Capres – Cawapres. Dengan logika matematis sederhana, jika berhasil mengambil hati level masyarakat ini maka kemenangan akan mampu diraih. Sehingga semua menyatakan memiliki program yang pro rakyat atau akan melakukan usaha-usaha bagi kemakmuran level masyarakat ini.

Sampai tahap sekarang ini, sebelum masa kampanye, tampaknya kita pantas untuk bertanya kalau mereka ini berjuang demi rakyat mudah sekali terjadi putus - nyambung hubungan koalisai dan berpindah pasangan sebelum pendaftaran di KPU. Demikian sebaliknya ada pasangan yang seolah alot untuk di satukan dan bahkan diperkuat pernyataan pimpinan partainya bahwa calon pasangannya adalah masa lalu, walaupun akhirnya mereka sekarang bersatu.

Kita harus berprasangka positif dalam hal ini, bahwa mereka melakukan penajajakan koalisi ini baik melalui proses yang mudah dan alot semuanya membicarakan kepentingan rakyat. Bukan membicarakan kepentingan golongan dan partainya sendiri ataupun juga bukan hanya sebatas bagi-bagi kursi menteri yang tanpa mempertimbangkan competencies yang dimiliki kader partainya.

Semuanya akan dibuktikan selama pemerintahan nanti, jika salah satu menang dalam Pilpres, 8 Juli 2009. Dan kita sebagai rakyat pantas untuk menagih janji-janji yang akan diungkapkan selama kampanye.

Egoisme Elit Partai

Hasil rapat pimpinan nasional partai-partai besar kok hamper seragam ya? Menyerahkan mandat kepada pimpinan partai untuk menentukan arah koalisi kepada ketua partai. Mahal amat ya ongkos yang dibayarkan untuk sebuah keputusan seperti ini, seluruh DPD (ada yang tingkat I atau II) dari seluruh Indonesia dikumpulkan untuk membuat keputusan seperti itu.

Baiklah kalau mau dikatakan bahwa uang bukan masalah bagi partai-partai itu, tapi masa sih para pimpinan partai dari daerah yang cukup perlente itu berkumpul hanya untuk membuat keputusan “sekecap” (sepele). Mengapa para pimpinan dari daerah itu sama sekali tidak memberikan rambu-rambu ke arah mana koalisi akan dibuat. Misalnya dengan memberikan syarat-syarat minimal kualifikasi partai yang akan diajak untuk berkoalisi yang didasarkan dari aspirasi masyarakat pemilihnya . Sehingga bukan didasarkan pada pemikiran subyektif ‘Pimpinan’ yang diberi mandate. Siapa yang bisa menjamin bahwa kepentingan masyarakat pemilih yang telah menyumbangkan contrenganya ini benar-benar terakomodasi.

Sejauh pemahaman saya dari informasi yang berserak di media masa, baik TV maupun surat kabar, sepertinya partai-partai setelah Pemilu sudah pada lupa akan janji-janji yang baru saja diucapkan saat kampanye. Mereka melakukan koalisi bukan di dasarkan pada Visi dan Misi partai, yang membuat mereka di contreng, tapi lebih karena kepentingan partai/golongan elit itu sendiri.

Lebih berdasarkan pada jabatan apa yang akan ditawarkan kepada kander partainya. Bahkan konon kabarnya ada yang “ngambek” tidak jadi melakukan koalisi karena tidak ada jaminan kepada sang kader untuk menjadi cawapres. Kemudian berpindah merapat kepada partai yang secara VIsi & Misi berbeda, yang ditandai dengan kecaman partai “yang dilamar “ tersebut terhadap program pemerintah yang didukung partai “pelamar”. Perubahan itu dalam hitungan Jam.

Rasanya sulit untuk tidak mencurigai bahwa kepentingan elit partai (egoisme) lebih menonjol daripada kepentingan masyarakat pemilih. Memang sih, di media TV mereka mebungkusnya dengan rasionalisasi (biar kelihatan logis) dalam tata bahasa yang runut sehingga terkesan canggih dan hebat. Kaburlah makna yang sebenarnya. Para elit partai akan berseru bahwa itu semua kemauan rakyat, jika terpojok oleh pertanyaan reporter TV.

Bukankah seharusnya tidak secepat itu (terburu-buru) untuk sebuah keputusan yang strategis bagi kepentingan rakyat. Apa yang menjadi suara rakyat yang diwakilinya seharusnya menajadi acuan untuk menentukan arah langkah partai ke depan, termasuk koalisi. Apa iya ga malu kalau terus berubah-ubah seolah tidak punya jati diri, biarpun memiliki slogan” lebih cepat lebih baik” bukankah tidak selalu yang lebih cepat yang lebih baik. Ibarat sebuah pertandingan F1 untuk menang tidak harus dalam seluruh rangkain pertandingan ngebut, ada berhentinya di pit stop, ada ngeremnya, ada pelan-pelanya, agar tidak keluar jalur dan sebagai strategi untuk menang.

Namun bukan berarti juga yang pelan dan tenang-tenang saja itu lebih baik, harus ada timing yang tepat kapan harus cepat dan kapan harus melambat. Sehingga hendaknya arah koalisi partai (manapun) berdasarkan pada kesamaan visi dan misi dan bukan berdasarkan jabatan/posisi yang ditawarkan. Elit partai di daerah juga hendaknya lebih kreati dan proatif lagi untuk berfikir, sehingga tidak terkesan bahwa pekerjaan mereka hanya saat pemilu saja tetapi lebih ‘long term’ (jangka panjang).

Soal seleksi anggota KPU

Dalam Kompas minggu, 12 April 2009, Bapak Ramlan Surbakti, mantan wakil ketua KPU periode 2001-2007, menyampaikan pandanganya tentang kinerja KPU tahun 2009. Menurut beliau anggota KPU sekarang ini kurang memiliki competencies yang mencukupi untuk menjalankan pemilu secara baik. Dua hal yang menurut beliau menjadi kelemahan jika dibandingkan dengan anggota KPU sebelumnya adalah: tidak memilikicompetency dibidang Hukum Pidana atau Hukum Perdata dan tidak memiliki competency leadership.

Selain variable yang lainya dua hal tersebut di atas memiliki kontribusi terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu 2009.

Dengan latar belakang Ramlan Surbakti sebagi seorang doctor ilmu politik dan dengan pengalaman sebagi wakil ketua KPU mengajukan diri untuk mengikuti seleksi anggota KPU tahun 2009. Namun ternyata beliau tidak lolos seleksi oleh team yang diketuai oleh Sarlito Wirawan, karena IQ rendah dan tidak loyal pada Pancasila.

Saya setuju dengan Ramlan Surbakti dalam Kompas tersebut yang menyatakan bahwa team seleksi dan metoda seleksinya dirubah dengan dianatarnya menggunakan metoda talent scouting (penelusuran kemampuan). Sehingga candidates anggota KPU tidak diseleksi seperti fresh graduated yang sedang melamar kerja.

Fungsi assessment psikologi tidak digunakan sebagai alat seleksi untuk menyaring candidates dengan jumlah yang banyak menjadi sedikit, denngan system gugur. Namun sebaiknya digunakan sebagai masukan bagi Panitia seleksi untuk mengambil keputusan setelah sebelumnya mempertimbangkan juga aspek technical competencies. Sehingga assessment psikologi tidak diletakkan di tahap awal dari seleruh proses seleksi, seperti layaknya dalam seleksi kerja untuk fresh graduated.

Beberapa ahli selama ini menyatakan bahwa IQ bukan segala-galanya dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang dalam melaksankan suatu pekerjaan. Dalam kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang pernah saya ikuti diajarkan rumusan bahwa Performance (Hasil Kerja) adalah merupakan fungsi dari perkalian antara potensi (IQ) dan motivasi (sikap kerja).

Performance (hasil kerja) = Potensi (IQ) x Motivasi

Sehingga katakanlah bila seseorang dengan potensi/IQ yang rendah (2) dan motivasi tinggi (10) maka hasil perkallianya adalah 20, lebih baik dari pada orang yang memiliki potensi/IQ (10) dan tidak memiliki motivasi (1) dengan hasil perkalian adalah 10.

Kembali ke kasus Ramlan Surbakti, jika kita gaunakan akal sehat sama (common sense) apakah kira-kira IQ nya memang rendah? Kalau demikian adanya seharunya beliau tidak akan mampu menyelsaikan pendidikan sampai Program Doktor.

Kemudian yang jadi pertanyaan juga adalah alat tes seperti apakah yang bias mengukur tingkat loyalitas terhadap pancasila? Seberapa tingkat tinggikah validitas dan relabilitas alat tersebut?

Kembali dengan akal sehat (common sense) kita semua masyarakat pasti paham bahwa tingkat loyalitas terhadap Pancasila harus dibuktikan melalui perbuatan sehari-hari, bukan oleh seberapa tinggi skor evaluasi dalam penataran P4 atau sebenrapa tinggi nilai palajaran PMP/PPKN.

Sehingga menurut saya penelusuran terhadap rekam jejak (track record) candidates dalam aktifitas kemasyarakatan yang paling sesuai untuk melihat tingkat pengamalan dan loyalitas seseorang kepada Pancasila. Dalam praktek rekrutmen tenaga kerja di banyak perusahaan juga dipakai metoda yang mirip seperti ini, pengecekan terhadap rekam jejak (track record) candidates selama bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Banyak perusahaan yang menganggap proses ini sangat penting sehingga ada yang sampai membentuk team tersendiri untuk melakukan aktifitas ini.

Belajar dari pengalaman yang selama ini terjadi semoga untuk kedepanya pemerintah melakukan perbaikan yang lebih baik dalam proses rekrutmen anggota KPU. Jangan sampai karena salah menggunakan metoda kita mendapatkan anggota KPU yang secara competencies tidak sesuai dengan spesifikasi jabatan/pekerjaan. Kita berharap ke depan semakin baik dan jangan malu untuk mengakui (menyadari) kesalahan yang kita perbuat.

Pemilu bukanlah bursa kerja

Perhitungan suara versi KPU belumlah selesai, namun pergerakan para elit partai yang terlibat dalam pemilu legislatif demikian tinggi intensiatsnya. Saling mengunjungi dan membalas kunjungan adalah agenda yang mereka sampaikan ketika reporter TV menanyakan. “Untuk meningkatkan komunikasi “ kata mereka ketika para tokoh partai tersebut ditanyai oleh seorang jurnalis TV.

Hasil perhitungan cepat yang dilaksankan oleh beberapa lembaga survey yang cendrung sama, membuat para elit partai yakin akan demikianlah hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU nantinya. Walaupun para tokoh tersebut di layar TV selalu mengatakan bahwa mereka masih menunggu hasil perhitungan manual KPU, tetapi perilaku mereka mengatakan yang lain.

Selain agenda tentang penjajakan koalisi yang terkesan ditutup-tutupi oleh kelompok partai yang puas dengan hasil quick count, terdengar pula suara lantang dari para elit partai yang tidak tidak puas dengan hasil perolehan suara berdasarkan quick count. Tidak salah memang apa yang mereka semua lakukan, asalkan masih mengedepankan sopan santun dan etika dalam berbangsa dan bernegara.

Yang menjadi pangkal ketidak puasan partai-partai akan hasil pemilu kali ini adalah carut marutnya DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang merupakan daftar orang-orang yang berhak sebagai pemilih dalam Pemilu. Entah apa sebabnya banyak orang yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pemilih tidak masuk daftar. Seorang teman saya mengatakan bahwa di keluarganya hanya dia dan bapak mertuanya saja yang terdaftar di DPT, sedangkan suami dan ibu mertuanya tidak terdaftar, padahal sudah sejak lahir mertua dan suaminya tersebut berdomisili di alamat itu. Bahkan menurut berita sebuah stasiun TV gubernur Jateng yang baru, Bibit Waluyo tidak terdaftar tetapi yang tertulis di DPT adalah mantan gubernur, Mardiyanto yang sekarang ini adalah Mendagri.

Jika kita amati melalui media perkembangan politik kian hari kian seru saja, partai seperti : Hanura, Gerinda dan PDIP, semakin intens menjalin ‘komunikasi’ untuk menyatukan pendapat dan sikap untuk menolak hasil pemilu tahun 2009 ini. Melalui media masa artikulasi sikap mereka tersebut sangat jelas dengan mengemukakan beberapa alasan dan fakta/data yang mereka miliki yang menunjukan minimal adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Seperti yang dikemukankan Prabowo bahwa Gerindra telah mengeluarkan 14.000 tanda anggota tetapi perolehan suara sangat tidak sebanding dengan jumlah itu.

Suara kecaman terhadap kualitas Pemilu ini seolah mendapatkan pembenaranya setelah beberapa Media TV nasional menayangkan gambar proses pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti petugas pemilu (KPPS) yang mendampingi pemilih yang tidak cacat di bilik suara, petugas KPPS membantu melipatkan kartu suara pada pemilih yang tidak cacat, pencontrengan lembar pemilu tidak di bilik suara sehingga tidak memenuhi asas Jurdil (Jujur Rahasia & Adil).

Hari ini, 20 April 2009, Presiden Yudoyono, melalui media nasional menyampaikan pidato untuk mengklarifikasikan tentang beberapa tuduhan yang mengarah ke diri pribadi, sebagai Presiden dan sebagai Dewan Penasihat Partai Demokrat.

Izinkan di sini saya sebagai anak bangsa ikut menghimbau bapak-bapak yang sekarang ini katanya sedang melakukan olah demokrasi agar selalu ingat dan menataati aturan main dan hukum yang berlaku di negara ini. Boleh beda pendapat, boleh protes, boleh ngambek, boleh tidak percaya dan tidak sejalan lagi dengan kawan yang selama ini seiring, namun semua konflik dan beda pendapat tersebut hendaknya diurai dan didudukan perkaranya sesuiai berdasar logika berfikir yang jernih, agar apa yang mereka semua katakan di media masa tidak membuat resah masyarakat.

Semua pihak hendaknya mengedepankan argumentasi berdasarkan data dan fakta daripada persepsi dan subyektifitas pribadi/golongan. Silahkan berdebat dan bertarung asal di arena peradilan dan dalam aturan main berdasar hukum yang telah disepakati

Jangan sampai merembet dalam konflik fisik yang akhirnya akan merusak apa yang telah selama ini dibangun sebagai hasil kerja keras kita semua sebagai bangsa. Karena hal itu hanya akan membuat kita mengalamai kemunduran peradaban kembali ke ‘jaman purba’, ongkosnya terlalu mahal untuk ditebus oleh anak cucu kita.

Ingatlah pemilu yang kita lakukan sekarang ini bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang berjuang demi kemakmuran rakyat. Gaji dan fasilitas sebagai wakil rakyat dan pejabat jangan dijadikan tujuan tetapi sebagai akibat. Akibat dari perjuangan bapak-bapak yang terhormat dalam menyejahterakan rakyat.

Sehingga Pemilu ini bukan ajang mencari kerja, bukan ajang mencari proyek, apalagi ajang pemilihan Idola. SADARILAH!

"Obral janji hilang...dagang sapi menjelang"

Sepanjang perjalanan ke tempat kerja yang biasanya ramai oleh serakan spanduk, flyer, umbul-umbul dan bendera, di kiri kanan jalan dalam berbagai ukuran. Hari ini agak bersih, karena hari ini merupakan hari kedua 'hari tenang' sebelum pemungutan suara tanggal 9 April 2009.

Selam kurang lebih tiga minggu lingkungan kita dikotori oleh berbagai atribut materi kampanye. Telinga kita juga dijejali oleh pidato dan janji-janji para juru kampanye, melalui berbagai macam media yang ada maupun langsung orasi di panggung-panggung kampanye. Eneg rasanya mendengar materi yang mereka sampaikan dan anehnya kok semakin diulang-ulang semakin tidak percaya hati ini rasanya.

Apakah orang-orang partai itu benar-benar tidak sadar kalaulah mereka mengklaim telah sukses melakukan pembangunan, mengapa tingkat pengangguran masih tinggi, harga-harga kebutuhan pokok dan biaya kuliah semakin mahal? Yang benar sajalah Bung, kalau mengklaim kesuksesan.

Ada yang ‘eker-ekeran’ berebut mengklaim kesuksesan pula. Apakah hal ini malah menunjukan bahwa kesuksesan pemerintahan sekarang ini tidaklah banyak. Sehingga untuk materi kampanye saja harus berebut tema. Kalau memang pemerintah berhasil mensukseskan program kerjanya tentu orang-orang partai yang terlibat dipemerintahan tidak bingung saling kalim mana yang merupakan hasil kontribusinya, karena banyak pilihan.

Belum berhenti sampai di situ saja kegombalan yang ditampilkan oleh partai-partai yang terlibat dalam kampanye tahun ini, tidak terbatas pada partai pendukung pemerintah. Janji-janji yang gombal banget itu benar-benar mudah keluar dari mulut para juru kampanye hampir semua partai yang ada.

Sembako murah , sekolah gratis, akan meneruskan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dan bahkan ada yang berjanji akan bagi-bagi laptop kepada para mahasiswa. Semuanya tanpa ada penjelasan bagaimana itung-itunganya atau juntrunganya sehingga bisa muncul program seperti itu. Dasar pemikiranya apa? Apakah mereka sudah mapping dengan baik apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat?

Mereka lebih senang bermanis-manis bibir daripada mengetengahkan program kerja yang jelas, pun partai yang memegang kendali pemerintahan sekarang ini. Mengapa tidak menampilkan hasil evaluasi program kerja mereka? Apa saja yang telah berhasil dan gagal diwujudkan, berkaca dari itu apa rencana kerja yang akan dilakukan kedepan. Sehingga dengan logika se- sederhana ini janji-janji yang mereka sampaikan lebih logis karena ada dasar pemikiranya. Bukan seperti petir di siang bolong. Ingat masyarakat kita tidak bodoh, mereka bisa melihat dan merasa.

Kita sebagai masyarakat umum tinggal menunggu saja rangkaian tahap-tahap selanjutnya dari pemilu ini. Kelucuan apa lagi yang akan mereka tampilkan? Ketika selesai pemungutan suara dan caleg telah terpilih, apakah ‘politik dagang sapi’ yang selama ini terjadi masih akan kita lihat? Mari kita tunggu saja tanggal mainya.

Jika pada saatnya nanti cara berpolitik ini ternyata masih lestari, sungguh rakyat hanya dimanipulasi saja sebagai komoditas politik. Bisa saja nanti terjadi orang-orang partai yang saat kampanye gontok-gontokan dan seolah-olah akan saling memakan, namun akan berangkulan mesra bak sepasang kekasih di parlemen. Lupa sudah apa yang telah dijanjikan, lupa sudah kebuthan rakyat dan lupa sudah bahwa mereka pernah berjanji berjuang untuk rakyat. Yang ada hanyalah kepentingan pribadi, golongan dan mungkin kepentingan sponsor atau nama bekennya investor politik.

Kita paham untuk kegiatan kampanye caleg mereka butuh dana yang tidak sedikit, ratusan juta. Dari mana asal uang itu? Menabung, utang, atau ada investor yang masuk? Kalau utang harus dikembalikan dan investasi pasti berharap pada keuntungan. Kepentingan siapakah yang akan mereka perjuangkan? Rakyat? Silahkan di jawab sendiri.

Mungkin saya memang terlalu sinis dan pesimis, tetapi minimal saya jujur dan kalau ditanyakan ke hati nurani rakyat kecil saya yakin mereka akan setuju dengan pendapat saya. Mungkin ada juga yang bilang saya sakit dan saya setuju. Kita semua memang sedang sakit. Semua terbolak-balik, diplintir-plintir, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan.

Suara rakyat sayup sayup semakin menjauh sebelum akhirnya hilang sunyi ditelan kasak-kusuk busuk.

Belum Terucap

Remuk sudah raga tak berbentuk,

Oleh amuk nafsu yang angkuh,
Tak tersisa sudah kecuali jiwa,
Yang tak pernah mampu mengeja kata,

Mengembara terbawa angin entah kemana,
Hingga makna tak tertera,
Dendang kangen pesan tersirat,
Sejantinya jiwa hanya ingin mengucap,

Ya Rab Engkaulah Maha Kuasa,
Terimakasih telah kau beri hamba cinta.
Walau perih duri terasa,
Tetes darah terasa indahnya,

Dari Grand Final Pentas Idola Cilik RCTI

Hari ini (28/3/8) mulai jam 15.00 wib adalah pengumuman pemenang Grand Final Pentas Idola Cilik 2 di RCTI. Dengan ditonton oleh ibunya, seorang TKW di jazirah Arab yang sedang mengambil cuti, Debo grand finalist dari Bandung akhirnya terpilih sebagai pemenang berdasarkan perhitungan perolehan SMS dari pemirsa.

Di saat yang sama ketika menontong "Idola Cilik 2”, seorang teman saya menuliskan di Facebook, ”Kalau Paton kalah berarti orang Indonesia tidak bisa memilih mana yang kualitasnya baik”.

Sebelum pesan tersebut dikirimkan teman saya tersebut juga menulis,”Paton memiliki talenta yang luar biasa, tampil hebat dengan tanpa menjual rasa kasihan”.

Pasti teman saya tersebut sekarang sedang kecewa karena Jagoanya kalah dalam pengumpulan jumlah SMS.

Dalam pentas semacam ini sudah jamak terjadi di stasiun TV kita, banyak peserta yang mengekploitasi kenestapaan demi mendapatkan simpati dan belas kasihan pemirsa dengan harapan mereka akan mendapatkan sms yang banyak dari pemirsa. Bahkan seperti sudah ”disekenariokan” si MC akan selalu mengungkit-ungkit sisi sedih dari kandidat. Kadang saya sebagai pemirsa merasa muak dengan hal ini karena kisah sedih tersebut oleh si MC di tanyakan lagi berulang-ulang. Bahkan saya sampai hapal bagaimana perjuangan Debo dalam proses mendaftar di Idola Cilik 2, di Bandung.

”Pada saat itu hujan-hujan naik angkot dengan diantar Paman, Debo datang ke bandung untuk mendaftar dan karena jarak rumahnya jauh maka sampai di tempat pendaftaran sudah malam dan formulirnya habis dan seterusnya....”. Ditambah mimik muka si MC yang sedih ketika mendengarkan kisah ini dan secara tidak langsung mempengaruhi pemnirsa untuk sedih juga mendengarnya, apalagi wajah si MC di Zoom.

Belum lagi dramatisasi kedatangan ibu Debo yang menyempatklan diri untuk cuti sebagai TKW di jasirah Arab, datang ke Panggung Idola Cilik, dengan biaya sendiri untuk membeli tiket pesawat.

Bagaimana dengan Paton yang tidak punya kisah yang sedramatis Debo?

Saya di sini bukanya tidak setuju dengan kemengangan Debo. Saya dalam hati sebenarnya justru pendukung Debo karena melihat perkembangan penampilanya dari minggu ke minggu yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi menurut saya Debo pada akhirnya memiliki kualitas yang setanding dengan Paton.

Yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya adalah pengaruh negatif sebagai efek samping dari dramatisasi kekurangan atau kenestapaan peserta kontes untuk mendapatkan simpati pemirsa dengan disertai derai air mata kesedihan.

Mengingat konteks acaranya untuk anak-anak, kondisi ini merupakan internalisasi nilai-nilai yang kurang sehat bagi perkembangan mereka menuju kedewasaan.

Mengapa kesedihan didramatisir? Apakah hal ini memang benar disengajakan oleh creator acara tersebut? Sungguh disayangkan karena ini pasti tidak lebih dari tujuan untuk meningkatkan rating. Dengan rating ujungnya adalah iklan dan gelontoran uang bagi tiap detik dan menit tayanganya. Menurut saya dramatisasi boleh asalkan tidak berlebihan

Saya sungguh sangat salut dengan mama Ira yang entah ini disekenariokan atau tidak di suatu episod mengatakan,”Baik anakku sekarang hapuslah air matamu, kamu sekarang adalah calon juara dan calon juara tidak boleh cengeng”. Walaupun demikian sejauh penglihatan saya secara keseluruhan perjalanan acara ini, sikap seperti ini masih terlalu minor.

Mengapa kesedihan ini tidak di skenariokan dari sisi yang berbeda, agar penonton mendapatkan kesan tentang bagaimana pejuangan, kegigihan dan usaha keras dalam rangka mencapai tujuan. Bukanya diperpanjang acara ”nagis-nangisnya” dan di ulang-ualang terus.

Apakah kita mau generasi kita cengeng? Dan Indonesia ”termehek-mehek” ke depanya? Karena generasi penerus kita mendapatkan internalisasi nilai yang tidak baik. Tentu jawabnya tidak.

Saran saya untuk orang tua agar kepada anaknya bisa diberikan penjelasan dari sisi yang lain jika memang tayangan untuk anaknya memberikan nilai yang tidak baik. Jadi kita patut waspada bahwa ”tidak semua acara untuk anak baik untuk anak Anda”, sehingga jika anak menonton tayangan "untuk anak"-pun Anda tetap harus mendampingi.