Perhitungan suara versi KPU belumlah selesai, namun pergerakan para elit partai yang terlibat dalam pemilu legislatif demikian tinggi intensiatsnya. Saling mengunjungi dan membalas kunjungan adalah agenda yang mereka sampaikan ketika reporter TV menanyakan. “Untuk meningkatkan komunikasi “ kata mereka ketika para tokoh partai tersebut ditanyai oleh seorang jurnalis TV.Hasil perhitungan cepat yang dilaksankan oleh beberapa lembaga survey yang cendrung sama, membuat para elit partai yakin akan demikianlah hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU nantinya. Walaupun para tokoh tersebut di layar TV selalu mengatakan bahwa mereka masih menunggu hasil perhitungan manual KPU, tetapi perilaku mereka mengatakan yang lain.
Selain agenda tentang penjajakan koalisi yang terkesan ditutup-tutupi oleh kelompok partai yang puas dengan hasil quick count, terdengar pula suara lantang dari para elit partai yang tidak tidak puas dengan hasil perolehan suara berdasarkan quick count. Tidak salah memang apa yang mereka semua lakukan, asalkan masih mengedepankan sopan santun dan etika dalam berbangsa dan bernegara.
Yang menjadi pangkal ketidak puasan partai-partai akan hasil pemilu kali ini adalah carut marutnya DPT (Daftar Pemilih Tetap), yang merupakan daftar orang-orang yang berhak sebagai pemilih dalam Pemilu. Entah apa sebabnya banyak orang yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pemilih tidak masuk daftar. Seorang teman saya mengatakan bahwa di keluarganya hanya dia dan bapak mertuanya saja yang terdaftar di DPT, sedangkan suami dan ibu mertuanya tidak terdaftar, padahal sudah sejak lahir mertua dan suaminya tersebut berdomisili di alamat itu. Bahkan menurut berita sebuah stasiun TV gubernur Jateng yang baru, Bibit Waluyo tidak terdaftar tetapi yang tertulis di DPT adalah mantan gubernur, Mardiyanto yang sekarang ini adalah Mendagri.
Jika kita amati melalui media perkembangan politik kian hari kian seru saja, partai seperti : Hanura, Gerinda dan PDIP, semakin intens menjalin ‘komunikasi’ untuk menyatukan pendapat dan sikap untuk menolak hasil pemilu tahun 2009 ini. Melalui media masa artikulasi sikap mereka tersebut sangat jelas dengan mengemukakan beberapa alasan dan fakta/data yang mereka miliki yang menunjukan minimal adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Seperti yang dikemukankan Prabowo bahwa Gerindra telah mengeluarkan 14.000 tanda anggota tetapi perolehan suara sangat tidak sebanding dengan jumlah itu.
Suara kecaman terhadap kualitas Pemilu ini seolah mendapatkan pembenaranya setelah beberapa Media TV nasional menayangkan gambar proses pelaksanaan pemilu yang tidak sesuai dengan aturan. Seperti petugas pemilu (KPPS) yang mendampingi pemilih yang tidak cacat di bilik suara, petugas KPPS membantu melipatkan kartu suara pada pemilih yang tidak cacat, pencontrengan lembar pemilu tidak di bilik suara sehingga tidak memenuhi asas Jurdil (Jujur Rahasia & Adil).Hari ini, 20 April 2009, Presiden Yudoyono, melalui media nasional menyampaikan pidato untuk mengklarifikasikan tentang beberapa tuduhan yang mengarah ke diri pribadi, sebagai Presiden dan sebagai Dewan Penasihat Partai Demokrat.
Izinkan di sini saya sebagai anak bangsa ikut menghimbau bapak-bapak yang sekarang ini katanya sedang melakukan olah demokrasi agar selalu ingat dan menataati aturan main dan hukum yang berlaku di negara ini. Boleh beda pendapat, boleh protes, boleh ngambek, boleh tidak percaya dan tidak sejalan lagi dengan kawan yang selama ini seiring, namun semua konflik dan beda pendapat tersebut hendaknya diurai dan didudukan perkaranya sesuiai berdasar logika berfikir yang jernih, agar apa yang mereka semua katakan di media masa tidak membuat resah masyarakat.
Semua pihak hendaknya mengedepankan argumentasi berdasarkan data dan fakta daripada persepsi dan subyektifitas pribadi/golongan. Silahkan berdebat dan bertarung asal di arena peradilan dan dalam aturan main berdasar hukum yang telah disepakati
Jangan sampai merembet dalam konflik fisik yang akhirnya akan merusak apa yang telah selama ini dibangun sebagai hasil kerja keras kita semua sebagai bangsa. Karena hal itu hanya akan membuat kita mengalamai kemunduran peradaban kembali ke ‘jaman purba’, ongkosnya terlalu mahal untuk ditebus oleh anak cucu kita.
Ingatlah pemilu yang kita lakukan sekarang ini bertujuan untuk mendapatkan pemimpin yang berjuang demi kemakmuran rakyat. Gaji dan fasilitas sebagai wakil rakyat dan pejabat jangan dijadikan tujuan tetapi sebagai akibat. Akibat dari perjuangan bapak-bapak yang terhormat dalam menyejahterakan rakyat.Sehingga Pemilu ini bukan ajang mencari kerja, bukan ajang mencari proyek, apalagi ajang pemilihan Idola. SADARILAH!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar