Soal seleksi anggota KPU

Dalam Kompas minggu, 12 April 2009, Bapak Ramlan Surbakti, mantan wakil ketua KPU periode 2001-2007, menyampaikan pandanganya tentang kinerja KPU tahun 2009. Menurut beliau anggota KPU sekarang ini kurang memiliki competencies yang mencukupi untuk menjalankan pemilu secara baik. Dua hal yang menurut beliau menjadi kelemahan jika dibandingkan dengan anggota KPU sebelumnya adalah: tidak memilikicompetency dibidang Hukum Pidana atau Hukum Perdata dan tidak memiliki competency leadership.

Selain variable yang lainya dua hal tersebut di atas memiliki kontribusi terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu 2009.

Dengan latar belakang Ramlan Surbakti sebagi seorang doctor ilmu politik dan dengan pengalaman sebagi wakil ketua KPU mengajukan diri untuk mengikuti seleksi anggota KPU tahun 2009. Namun ternyata beliau tidak lolos seleksi oleh team yang diketuai oleh Sarlito Wirawan, karena IQ rendah dan tidak loyal pada Pancasila.

Saya setuju dengan Ramlan Surbakti dalam Kompas tersebut yang menyatakan bahwa team seleksi dan metoda seleksinya dirubah dengan dianatarnya menggunakan metoda talent scouting (penelusuran kemampuan). Sehingga candidates anggota KPU tidak diseleksi seperti fresh graduated yang sedang melamar kerja.

Fungsi assessment psikologi tidak digunakan sebagai alat seleksi untuk menyaring candidates dengan jumlah yang banyak menjadi sedikit, denngan system gugur. Namun sebaiknya digunakan sebagai masukan bagi Panitia seleksi untuk mengambil keputusan setelah sebelumnya mempertimbangkan juga aspek technical competencies. Sehingga assessment psikologi tidak diletakkan di tahap awal dari seleruh proses seleksi, seperti layaknya dalam seleksi kerja untuk fresh graduated.

Beberapa ahli selama ini menyatakan bahwa IQ bukan segala-galanya dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang dalam melaksankan suatu pekerjaan. Dalam kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang pernah saya ikuti diajarkan rumusan bahwa Performance (Hasil Kerja) adalah merupakan fungsi dari perkalian antara potensi (IQ) dan motivasi (sikap kerja).

Performance (hasil kerja) = Potensi (IQ) x Motivasi

Sehingga katakanlah bila seseorang dengan potensi/IQ yang rendah (2) dan motivasi tinggi (10) maka hasil perkallianya adalah 20, lebih baik dari pada orang yang memiliki potensi/IQ (10) dan tidak memiliki motivasi (1) dengan hasil perkalian adalah 10.

Kembali ke kasus Ramlan Surbakti, jika kita gaunakan akal sehat sama (common sense) apakah kira-kira IQ nya memang rendah? Kalau demikian adanya seharunya beliau tidak akan mampu menyelsaikan pendidikan sampai Program Doktor.

Kemudian yang jadi pertanyaan juga adalah alat tes seperti apakah yang bias mengukur tingkat loyalitas terhadap pancasila? Seberapa tingkat tinggikah validitas dan relabilitas alat tersebut?

Kembali dengan akal sehat (common sense) kita semua masyarakat pasti paham bahwa tingkat loyalitas terhadap Pancasila harus dibuktikan melalui perbuatan sehari-hari, bukan oleh seberapa tinggi skor evaluasi dalam penataran P4 atau sebenrapa tinggi nilai palajaran PMP/PPKN.

Sehingga menurut saya penelusuran terhadap rekam jejak (track record) candidates dalam aktifitas kemasyarakatan yang paling sesuai untuk melihat tingkat pengamalan dan loyalitas seseorang kepada Pancasila. Dalam praktek rekrutmen tenaga kerja di banyak perusahaan juga dipakai metoda yang mirip seperti ini, pengecekan terhadap rekam jejak (track record) candidates selama bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Banyak perusahaan yang menganggap proses ini sangat penting sehingga ada yang sampai membentuk team tersendiri untuk melakukan aktifitas ini.

Belajar dari pengalaman yang selama ini terjadi semoga untuk kedepanya pemerintah melakukan perbaikan yang lebih baik dalam proses rekrutmen anggota KPU. Jangan sampai karena salah menggunakan metoda kita mendapatkan anggota KPU yang secara competencies tidak sesuai dengan spesifikasi jabatan/pekerjaan. Kita berharap ke depan semakin baik dan jangan malu untuk mengakui (menyadari) kesalahan yang kita perbuat.